Admin

Hakim Wajib Tahu, Ada 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru

Pada persidangan awal Nadiem Anwar Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sempat mempertanyakan mekanisme hukum acara yang akan digunakan. Majelis meminta pendapat para pihak apakah akan menggunakan KUHAP lama atau KUHAP 2025 yang baru saja berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Hal ini menjadi krusial karena perkara […]

Hakim Wajib Tahu, Ada 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru Read More »

Perdamaian dalan Perkara baik dalam Lingkup Pengadilan maupun diluar Pengadikan di Jamin Peraturan Mahkamah Agung

Menurut Pendapat Dr.Egar Mahesa.,SH.,MH.,C.DM.,C.MED.,CPArb selaku Praktisi Hukum, Mediator dan Arbiter bahwa Mahakamah Agung (MA) membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 130 dan 131 HIR, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Sifat memaksa PERMA tersebut, tercermin dalam pasal 12 ayat (2),

Perdamaian dalan Perkara baik dalam Lingkup Pengadilan maupun diluar Pengadikan di Jamin Peraturan Mahkamah Agung Read More »

Praktisi Hukum Bung Egar Kritisi Komnas Ham dan Dukung TNI Palri di Papua

Praktisi Hukum Dr.Egar Mahesa.,SH.,MH.,C.DM.,C.MED.,CPArb mengapresiasi Kinerja TNI dan Polri di Papua dalam Hal Penegakan Hukum serta memberantas para Kelompok Teroris yang menamakan diri KKB. kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Undius Kogoya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak itu. Kontak tembak tersebut terjadi wilayah Kampung Soanggama,

Praktisi Hukum Bung Egar Kritisi Komnas Ham dan Dukung TNI Palri di Papua Read More »

Sayangkan Putusan MK Tolak Peningkatan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Praktisi Hukum dan Pemerhati Dr Egar Berpendapat

Praktisi Hukum Sekalian Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia , Dr. Egar Mahesa.,SH.,MH.,C.DM.,C.MED.,CPArb, sangat prihatin atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden

Sayangkan Putusan MK Tolak Peningkatan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Praktisi Hukum dan Pemerhati Dr Egar Berpendapat Read More »

Egar Mahesa

Prapradilan Penetapan Tersangka Hj. Lena Lamohama di Kabulkan Oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu

Palu > Kantor Hukum Dan Mediator Egar Mahesa & Partners Palu Mengajukan Prapradilan atas Penetapan Tersangka Hj. Lena Lamohama sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah Nomor : S.Tap/16/II/RES.1.9./2025/Ditreskrimum tertanggal 11 Februari 2025 Sebagaimana Yang disangkakan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat , Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHPidana Atau Pasal

Prapradilan Penetapan Tersangka Hj. Lena Lamohama di Kabulkan Oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu Read More »

Ketum LPKN Desak Prabowo Tegas atas lima WNI ditembak APH Malaysia

Lima WNI ditembak aparat Malaysia di perairan Selangor, pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas Inteligen LPKN Republik Indonesia menemukan setidaknya 75 pekerja migran Indonesia (PMI) telah meninggal selama 20 tahun terakhir, karena diduga extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia. Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional, Egar Mahesa menilai kasus serupa berulang

Ketum LPKN Desak Prabowo Tegas atas lima WNI ditembak APH Malaysia Read More »

Mantan Kontraktor PT Bone Raya Menuntut Hak Atas Pekerjaan Yang Belum dibayarkan Pemda Nunukan sudah 14 Tahun

Nunukan – Miris Pemda Nunukan memiliki Utang Pekerjaan Tanjung Batu-yamaker yang belum dibayarkan nilainya 31 Milyar lebih. Menurut Hj.Andi Kartini Direktur PT.Bone Raya upaya menagih sejak masih Bupati Hafid namun tidak pernah diberi ruang untuk menyelesaikan dan bahkan terkesan mengintimidasi,permasalahan ini bukan hanya diupayakan dengan cara kekeluargaan namun sudah melalui segala upaya salah satunya upaya

Mantan Kontraktor PT Bone Raya Menuntut Hak Atas Pekerjaan Yang Belum dibayarkan Pemda Nunukan sudah 14 Tahun Read More »

Sejarah Suku Kaili

SEJARAH SUKU KAILI Sukua atau Orang Kaili oleh sebagian ahli ilmu bangsa-bangsa disebut juga sebagai orang Toraja Barat atau Toraja Palu, Toraja Parigi-Kaili, Toraja Sigi. Mereka berdiam di wilayah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah populasinya sekitar 300.000-350.000 jiwa. Suku bangsa Kaili sebenarnya terdiri dari banyak sub-suku bangsa. Selain itu ada pula di antara kelompok-kelompok

Sejarah Suku Kaili Read More »

Merayakan HUT  Ke-79 RI “Tingkatkan Semangat Moderasi”

Merayakan HUT  Ke-79 RI “Tingkatkan Semangat Moderasi” Oleh : Adv.Egar Mahesa.,SH.,MH.,C.DM.,C.Med OPINI menjelang Hari-hari Kemerdekaan Indonesia yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus memiliki makna yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Ini adalah hari di mana Indonesia merayakan kemerdekaan dari para penjajah yang berlangsung selama beberapa abad. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan proklamasi

Merayakan HUT  Ke-79 RI “Tingkatkan Semangat Moderasi” Read More »

Mansur Latakka Bebas Murni dari Dakwaan dan Tuntut JPU selama 2 Tahun dan Denda 100 Juta

Sidang Terbuka Pengadilan Negeri Parigi Kamis 08/08/2024 dengan Perkara Nomor : 86/Pid.B/LH/2024/PN.Prg yang dipimpin Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi dengan Terdakwa Mansur Latakka. Mansur Latakka didakwa Oleh JPU Melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Mansur Latakka Bebas Murni dari Dakwaan dan Tuntut JPU selama 2 Tahun dan Denda 100 Juta Read More »

Scroll to Top