Palu (LPKN)Selepas insiden penembakan dalam aksi unjukrasa yang digelar oleh warga yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani (ARTI) di kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parimo belum lama ini, memberikan Reaksi Kepedulian dan atensi dari berbagai kalangan, diantaranya Adv. Egar Mahesa, S.H.,C.DM Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia.
Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia menyampaikan agar pihak terkait mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap salah seorang demonstran, Faldi yang terjadi di Kabupaten Parigi Mautong beberapa waktu lalu.
“Kehadiran Perusahaan tambang di wilayah Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Mautong, seharusnya dapat menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran, Namun yang terjadi adalah dibalik keberadaan tambang hanya membawa musibah karena rakyat yang harus kehilangan keluarga dan mengakibatkan Nyawa Melayang,” Ungkapnya, Selasa (15/2/2022),
Menurutnya, Alm. Aldi merupakan salah satu dari massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tani ( ARTI) yang melakukan aksi untuk menolak dan meminta agar IUP PT.Trio Kencana harus dicabut, dam berakhir meregang nyawa akibat peluru yang menembus dadanya.
Ditegaskanya, pengamanan aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres Parigi Moutong tersebut, perlu ditelusuri, apakah telah sesuai SOP atau PROTAB Penanganan Demontrasi ?kalau tidak sesuai maka dari Kapolsek, Kapolres sampai Kapolda haruslah dicopot dari Jabatannya serta Pelaku di adili seadil-adilnya karna sudah menghilangkan satu Nyawa Generasi Bangsa yang berjuang untuk keadilan dilingkunganya.
Meskipun aksi massa melakukan penutupan jalan, akan tetapi lanjut Adv. Egar, hal ini tak bisa dijadikan dasar pihak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Karena Masyarakat Pendemo berjuang untuk mempertahankan haknya, yang disebabkan aktifitas tambang, merusak lahan pertanian.
“Apakah alasan itu yang menjadi dasar aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas dan terukur ? ,Apapun alasannya, rakyat tidak boleh ditembak dengan cara membunuh, Banyak cara yang harus dilakukan untuk melakukan pengamanan aksi tidak harus dengan menggunakan peluru , Aparat Penegak Hukum harus tau Bahwa Peluru yang digunakan Menembak Rakyat tak berdosa tersebut dibeli bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.
Ketua Umum Lembaga Pemerhati Khusus Nasional (LPKN) Republik Indonesia menyebut bahwa aksi penembakan seharusnya tidak terjadi. Apalagi Kapolres Parigi Moutong pada saat itu berada dalam pengamanan aksi. Selaku Kapolres, semestinya dapat mengontrol anggotanya dalam mengambil tindakan.
“Harus diusut tuntas siapa pelaku penembakan itu dan harus diproses hukum. Hal ini tidak bisa dibiarkan agar tidak terulang lagi. Karena di wilayah Parigi Moutong itu banyak tambang yang belum mendapat izin. Jangan sampai aksi menolak tambang itu terulang lagi dan menelan korban lagi. Pemerintah Parigi moutong harus segera mengambil langkah agar tambang-tambang illegal itu bisa ditertibkan,” pungkasnya.
Semestinya Gubernur Sulteng Menurut Bung Egar Sapaan Pemuda Kelahiran Salule 35 Tahun Silam, harus mengakomodir Aspirasi Rakyatnya tersebut. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mencabut IUP. PT.Trio kencana.
Selanjutnya, Gubernur bisa menerbitkan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk penutupan tambang atau pencabutan IUP PT. Trio kencana. Sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat, bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.
Aksi Rakyat itu terjadi tidak lain adalah karena disebabkan pengaturan dan tata kelola wilayah yang keliru. Semestinya, wilayah pertambangan jangan sampai masuk pada areal atau lahan pertanian warga. Sehingga keberadaan tambang tidak mengancam akan merusak lahan pertanian warga, serta tatanan sosial dimasyarakat.
Hal tersebutlah menjadi sumbu salah satu alasan masyarakat di tiga kecamatan tersebut melakukan aksi untuk menolak dan menuntut mencabut IUP. PT.Trio Kencana.
Seharusnya, sebelum dikeluarkan IUP, terlebih dahulu dilakukan pemisahan antara wilayah pertanian maupun perikanan dan lokasi yang bisa dijadikan lahan pertambangan.
“Aksi yang dilakuan oleh masyarak dari tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong itu karena buntut dari kekecewaan mereka terhadap pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi yang tidak melakukan penertiban terhadap tambang-tambang illegal di wilayahnya.
Masyarakat merasa kecewa dan tidak dipedulikan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pasalnya tuntutan mereka itu tidak mendapat perhatian srius dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi,”Ungkapnya
Saya juga berjanji saat ini kita sudah persiapkan Tim Investigasi Pengungkspan Fakta-fakta atas insiden Penembakan yang diduga keras dari Aparat Pengamanan dilapangan pada saat demonstrasi berlangsung, apapun hasilnya nanti akan kami bawa langsung ke DPR Republik Indonesia, Komnas Ham Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Ombusmen Republik Indonesia ,kemungkinan juga akan kami temui langsung Presiden Joko widodo, sehingga ini menjadi perhatian khusus dan jangan terulang kembali hal yang sama “tutupnya. (red)